Legislator Junaidi Soroti Retribusi Masuk Bontang Kuala, Minta Pemkot Segera Evaluasi

PORTALKHATULISTIWA.COM, Bontang – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terkait penarikan retribusi sebesar Rp5 ribu per orang di kawasan pelataran Wisata Bontang Kuala mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Bontang, Junaidi.

Ia meminta pemerintah melalui dinas terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan kebijakan tersebut.

Menurutnya, kebijakan retribusi pada prinsipnya memiliki dasar hukum yang harus dihormati bersama. Namun, implementasi di lapangan dinilai perlu mendapat perhatian serius karena mulai berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan dan aktivitas pelaku usaha di kawasan tersebut.

“Fakta di lapangan menunjukkan adanya penurunan kunjungan dan dampak langsung terhadap aktivitas pelaku usaha. Ini menjadi sinyal bahwa implementasi kebijakan perlu segera dievaluasi,” sebut Junaidi, Minggu (10/5/2026).

Ia menegaskan, retribusi tidak boleh menjadi penghalang masyarakat untuk datang berkunjung ke kawasan wisata. Apalagi, jika kebijakan di pintu masuk justru menyebabkan menurunnya pergerakan pengunjung.

“Yang perlu dikoreksi bukan hanya persepsi masyarakat, tetapi juga cara kebijakan itu dijalankan,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangka (PKB) tersebut.

Politikus dapil Bontang Utara tersebut menilai, peningkatan pendapatan daerah memang penting. Namun, menjaga perputaran ekonomi masyarakat jauh lebih krusial sehingga tak boleh diabaikan.

Jangan sampai, kata dia, pemerintah hanya mengejar pemasukan kecil di awal, tetapi kehilangan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di dalam kawasan wisata.

“Pendapatan daerah memang penting, tetapi menjaga denyut ekonomi masyarakat jauh lebih penting. Jangan sampai kita mengejar pemasukan kecil, namun kehilangan perputaran ekonomi yang jauh lebih besar,” terangnya.

Karena itu, legislator dari partai berlambang bumi dan peta Indonesia tersebut secara tegas meminta evaluasi menyeluruh segera dilakukan. Dengan begitu, kebijakan tetap berjalan sesuai aturan tanpa mematikan aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini menjadi kekuatan utama kawasan Wisata Bontang Kuala.

“Kebijakan publik tidak cukup hanya benar secara regulasi, tetapi juga harus tepat secara dampak. Jika dampaknya justru melemahkan ekonomi masyarakat, maka sudah seharusnya dilakukan perbaikan,” tutupnya. (***RN)