Mendagri Tito Karnavian : Tiga Provinsi Baru di Papua Diresmikan, Indonesia Sekarang Punya 37 Provinsi

KHATULISTIWA, Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meresmikan tiga daerah otonom baru (DOB) di Papua, di antaranya Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Maka dari itu, kini Indonesia memiliki 37 Provinsi dan bertambah sebanyak sepuluh (10) Provinsi setelah Orde Baru tumbang.

Dalam keterangannya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan,”Tepat pada hari ini, Jumat, tanggal 11 November 2022, saya, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2022, dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2022,” ujarnya, di Jakarta Pusat, Jumat (11/11/).

Adapun peresmian tiga Provinsi baru tersebut ditandai dengan pemukulan tifa oleh Tito bersama Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan beberapa pejabat Kemendagri.

Diketahui sebelumnya, bahwa Pemerintah resmi melakukan pemekaran Papua menjadi tiga provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, setelah DPR mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) DOB Papua tersebut pada 30 Juni 2022. RUU DOB ketiga provinsi itu kemudian disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 Juli 2022.

Dalam UU tersebut menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengangkat penjabat (pj) gubernur hingga pemilihan kepala daerah (pilkada) definitif dalam enam bulan setelah UU disahkan. Pgubernur DOB nanti ditugaskan untuk memfasilitasi pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Selain itu, memfasilitasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur definitif, serta mengelola keuangan daerah sesuai peraturan perundangan. Tito mengeklaim, pemekaran tiga DOB di Papua cenderung memiliki banyak dampak positif dibandingkan negatif.

“Seperti pada Provinsi Papua Barat, cenderung mengalami kemajuan pesat, baik dari sisi birokrasi, perizinan, maupun proses administrasi lainnya,” ujar Tito mengakhiri. (del)