Anggota Komisi VI DPR RI Nilai UU Perlindungan Konsumen Bermasalah, Dampaknya Menyulitkan Lembaga Perlindungan Konsumen

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto dalam agenda Forum Legislasi yang diselenggarakan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/03/23). Adapun Forum Legislasi tersebut bertema ‘Urgensi Revisi UU Perlindungan Konsumen’. Foto: Tari/Man

KHATULISTIWA | Jakarta

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyampaikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang merupakan UU No. 8 Tahun 1999 memiliki substansi yang bermasalah. Dampaknya, UU tersebut dapat berpotensi untuk menyulitkan lembaga perlindungan konsumen, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

“Masalah perlindungan konsumen, jadi saya lihat sistem hukumnya yang pertama itu substansi banyak bermasalah. Di beberapa pasal, (seperti) pasal 54 (dan) 56, (pasal) 54 itu kalau nggak salah ya, itu final and binding putusannya tetapi di (pasal) 56 dia bisa ngajuin kasasi sehingga menyulitkan BPSK,” ujar Darmadi dalam agenda Forum Legislasi yang diselenggarakan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/03/23). Adapun Forum Legislasi tersebut bertema ‘Urgensi Revisi UU Perlindungan Konsumen’.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu berpendapat bahwa selain secara substansi bermasalah, UU Nomor 8 Tahun 1999 ini juga memiliki struktur hukum yang kurang efisien. Hal ini menyebabkan BPSK menjadi tidak bertaji dan banyak tak beroperasi di berbagai daerah di Indonesia akibat dari UU Pemerintah Daerah yang tidak relevan dengan UU Perlindungan Konsumen. Padahal, menurutnya, BPSK ini merupakan salah satu lembag yang memiliki peranan penting dalam perlindungan konsumen.

“Masalah kedua adalah struktur hukumnya. (Pada) aparat penegak hukumnya. Coba lihat BPSK, kita riset Pak asal muasal bahwa BPSK itu jadi impoten itu karena Undang-Undang Pemda. Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2004, dulu di UU Nomor 8 Tahun 1999 itu semua penyelesaian konsumen ditaruh di kabupaten/kota. Di UU Pemda ditarik ke provinsi. Di provinsi karena kekurangan dana nggak ada yang ngurus akhirnya BPSK hampir di seluruh Indonesia tutup atau anggarannya turun,” tutur Legislator Dapil DKI Jakarta III itu.

Darmadi menambahkan bahwa dirinya menemui ada Majelis Hakim di BPSK yang memiliki gelar doktor, tapi hanya mendapatkan gaji sebesar Rp500.000. Hal ini menyebabkan banyak BPSK di Kabupaten/Kota yang tutup atau kosong. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya sudah mengunjungi BPSK di berbagai daerah dan semuanya mengeluhkan hal yang sama.

“Bayangkan Majelis Hakim di BPSK itu ada yang Doktor Pak gajinya 500.000, akibatnya apa? di hampir seluruh kabupaten/kota itu banyak nggak ada BPSK atau ada BPSK-nya kosong. Bapak/Ibu sekalian itu yang terjadi situasinya seperti itu, saya datangin tuh BPSK di Pontianak di Medan saya datangi di mana saya datangi itu hampir mereka mengeluh semuanya,” pungkasnya. (del/rilis)

Pos terkait