Terus Menuai Protes, Menteri Basuki Akui Belum Siap Menjalankan Program Tapera
KHATULISTIWA | Jakarta
Rencana pemerintah memotong penghasilan pekerja hingga 3 persen untuk mewujudkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus menuai protes.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan program Tapera masih perlu disosialisasikan lebih lanjut. Ia mengakui meski UU Tapera telah terbit sejak 2016, namun ia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Komite Tapera melihat kredibilitas program tersebut masih perlu dipupuk.
“Saya pribadi, kalau ini (Tapera) memang belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa. Kami masih perlu masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR, jika meminta simpanan wajib itu diundur,” ujar Basuki dalam raker di Komisi V DPR fi Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/6).
Ia menjelaskan pemerintah telah mengucurkan dana Rp 105 triliun dari APBN untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun ia menyesalkan, lantaran usaha yang dilakukan pemerintah tersebut justru hanya menimbulkan kemarahan publik atas kebijakan Tapera ini.
“Jadi dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel. Dan wajar saja kalau banyak pihak yang mendorong agar kebijakan Tapera ini diundur,” katanya.
Basuki menjelaskan, dana yang terkumpul dalam Tapera nantinya merupakan investasi, masyarakat dapat tetap menikmati bunga KPR yang rendah, yakni 5 persen. Sehingga peserta program Tapera dapat mengajukan KPR dengan bunga 5 persen, lebih rendah daripada bunga di pasaran yang mencapai 11 persen.
“Iuran yang terkumpul dari BP Tapera tersebut akan digabungkan dengan dana FLPP dari APBN,” ia menjelaskan.
Pemerintah mewajibkan seluruh pekerja ikut program Tapera. Para pengusaha diminta mendaftarkan para pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.
Sebagai konsekuensi itu, pekerja harus membayar iuran sebesar 3 persen dari gaji. Rinciannya, 2,5 persen dipotong dari gaji atau upah pekerja setiap tanggal 10, sisanya 0,5 persen dibebankan kepada pemberi kerja.
Sementara itu Ketua Komisi V DPR Lasarus akhirnya memutuskan akan mengagendakan rapat khusus untuk membahas Tapera dengan mengundang semua pihak terkait.
“Soal Tapera ini sudah menjadi ramai ya. Kami akan agendakan khusus untuk bahas Tapera ini, supaya nanti tuntas, karena memang kami banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat,” ujar Lasarus saat memimpin raker.
Politikus PDIP ini menekankan, bahwa rapat khusus Tapera ini bertujuan untuk mendapatkan titik temu dari pihak-pihak terkait.
“Saya bilang kalau bisa pemerintah tunda dulu (Tapera) karena ada keberatan dari karyawan dan keberatan dari pengusaha. Titik temu ini yang menurut saya harus dicarikan jalan keluarnya dulu,” ujar Lasarus.
Sementara itu para buruh berdemo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, menuntut dicabutnya PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan iuran 2,5 persen gaji memberatkan buruh.
Ia mengancam jika beleid Tapera tidak dicabut, buruh akan melakukan aksi besar-besaran.
“Bilamana ini tidak dicabut, maka akan dilakukan aksi yang lebih meluas di seluruh Indonesia dan melibatkan komponen masyarakat yang lebih luas. Maka aksi akan dilanjutkan meluas ke seluruh Indonesia, 38 provinsi lebih dari 300 kabupaten/kota,” Said Iqbal menegaskan. (del)
