Serapan Anggaran BKPSDM Belum Maksimal, Bonnie Sukardi Minta Ditingkatkan
PORTALKHATULISTIWA.COM, Bontang – Capaian serapan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang tahun 2025 yang berada di kisaran 97 persen mendapat sorotan dari DPRD. Meski telah memenuhi ketentuan pemerintah pusat, angka tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal.
Hal ini disampaikan Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 bersama BKPSDM, Senin (4/5/2026), di Ruang Rapat 3 DPRD Bontang.
Menurut Bonnie, capaian serapan anggaran yang mendekati angka maksimal memang sudah cukup baik karena sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di mana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tidak boleh melebihi tiga persen. Namun demikian, ia menilai masih ada ruang untuk perbaikan agar pengelolaan anggaran bisa lebih maksimal.
“Secara umum ini sudah baik, tapi bukan berarti tidak bisa ditingkatkan. Justru ke depan harus lebih optimal lagi agar tidak menyisakan anggaran yang cukup besar,” tegas Bonnie.
Ia menekankan tingginya serapan anggaran tidak hanya menunjukkan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga mencerminkan kualitas perencanaan yang matang. Karena itu, setiap kegiatan yang telah dianggarkan diharapkan dapat direalisasikan secara maksimal.
Bonnie juga mengingatkan bahwa tantangan pengelolaan anggaran ke depan akan semakin kompleks, terutama dengan adanya keterbatasan fiskal daerah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi berbagai kebijakan, termasuk belanja pegawai dan tunjangan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
“Ke depan kita dihadapkan pada kondisi anggaran yang tidak selalu stabil. Maka dari itu, perencanaan harus benar-benar presisi agar tidak berdampak pada kebijakan lain,” terangnya.
Lebih lanjut, Legislator PKB itu menilai capaian BKPSDM selama ini tidak terlepas dari sinergi antara perangkat daerah dan DPRD, khususnya melalui pengawasan dan pembahasan anggaran bersama Komisi A. Ia berharap pola kerja tersebut dapat terus diperkuat.
Di sisi lain, Bonnie juga menyoroti karakter belanja BKPSDM yang didominasi kegiatan nonfisik, seperti pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), dan sosialisasi. Menurutnya, meski tidak berbentuk proyek fisik, kegiatan tersebut tetap harus dikelola secara optimal agar serapan anggaran bisa maksimal.
“Memang kegiatan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, red) banyak yang nonfisik, tapi itu bukan alasan untuk tidak maksimal. Justru harus lebih cermat dalam pelaksanaannya,” tuturnya.
Ia menambahkan, capaian serapan anggaran yang tinggi juga dapat menjadi indikator positif di mata pemerintah pusat. Bahkan, hal tersebut berpotensi membuka peluang tambahan dukungan anggaran di masa mendatang.
“Kalau serapannya tinggi, biasanya pemerintah pusat juga melihat itu sebagai kinerja yang baik. Ini bisa menjadi nilai tambah bagi daerah,” jelasnya.
Sebagai mitra kerja, DPRD melalui Komisi A akan terus melakukan pengawasan agar pengelolaan anggaran di BKPSDM semakin baik dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, politisi partai lambang bumi dan peta Indonesia itu memberikan apresiasi dari capaian tersebut.
“Kami berharap ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi. Bukan hanya memenuhi standar, tapi benar-benar optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan,” pungkasnya. (***RN)
